JavaScript is required to view this page. Desember 2018

Jokowi dan Anggota DPR RI Tanggapi Tuntutan PPDI




RANTAU,~  Perangkat Desa perlu mendapatkan perhatian di bidang kesejahteraan, karena aparatur pemerintah desa ini merupakan garda terdepan. Apalagi ini menjelang  pemilu, dan persoalan  mereka seperti tuntutan janji pimpinan daerah akan kenaikan tunjangan mereka patut segera diselesaikan.  Seyogyanya pejabat diatasnya seperti camat dan lainnya agar sering turun menjenguk para aparatur desanya dan camkan baik-baik apa tuntutannya. Selain itu beri arahan kepada mereka untuk dapat mengelola dana desanya sehingga tidak kembali ke pusat.
Demikian diungkapkan Presiden Jokowi saat membagikan sertifikat tanah kepada 1.300 tanah di Lampung Sumatera, kemarin.
Data di Wa Kemendagri  RI cukup banyak masuk dan cukup viral isinya seperti salah satu daerah kabupaten di Kalsel berupa tuntutan Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) yang menuntut janji pemimpinannya sewaktu berkampanye dulu bahwa akan menaikan tunjangan mereka setara UMR. Bahkan Anggota Komisi II DPR RI Firman Soebagyo turut berkomentar “bahwa persoalan  ini patut segera diselesaikan, kalau mereka tak mendapatkan perhatian dikuatirkan terjadii boikot tidak mau melaksanakan tugas-tugas kewenangannya terutama dalam waktu dekat ini persoalan persiapan pemilu, maka ini berbahaya sekali. Oleh karenanya, kami menekankan dengan mendorong  pemerintah agar tuntutan mereka dapat segera dipenuhi, “katanya.

Aparatur Desa Bakal Mendatangi Kantor Pemda





RANTAU, ~ Kepala desa se-Tapin bakal menuntut kenaikan tunjangan kepala desa kepada Pemerintah Daerah. Rencananya, persatuan kepala desa ini bakal mendatangi Wakil Bupati Tapin, H.Syafrudin Noor yang pernah  menjanjikan terhadap kepala desa di Tapin akan menaikan tunjangan kades.

Menurut keterangan Kepala Desa yang tak mau disebutkan identitasnya bahwa saat ini kades mulai berencana bakal mendatangi wakil bupati Tapin yang pernah menjanjikan pada masa kampanye kemarin bakal menaikan tunjangan terhadap aparatur desa diantaranya kepala desa sesuai UMR Kabupaten. Untuk itulah seluruh aparatur desa sepakat dan berencana bakal mendatangi wakil bupati Tapin untuk menagih janjinya kepada kami.

“Untuk waktu kapan masih belum diketahui dan tengah dimusyawarahkan lagi oleh seluruh aparatur desa khususnya kades se-kabupaten Tapin, “pungkasnya.